DATA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURWAKARTA UNTUK MADUKARA

DATA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURWAKARTA UNTUK MADUKARA

I.          PROFIL INSTANSI, MENCAKUP :

a.    Visi dan Misi

- Mewujudkan Purwakarta Istimewa

b.    Tugas pokok dan fungsi

1.    Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintah;

2.    Dinas dalam melakukan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi;

a)       Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyenggarakan fungsi;

b)      Pelaksanaan kebijakan, Perencanaan, dan Kegiatan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;

c)       Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan Pemerintah bidang Perhubungan;

d)      Pelaksanaan administrasi urusan Pemerintahan bidang Perhubungan dan

e)       Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

c.       Moto Instansi

“ Dishub Yang Berintegritas, Profesional Dan Humanis (Dishub Tegas) ”

II.          JENIS LAYANAN YANG DILAYANI DI MPP BALE MADUKARA, MENCAKUP :

A.     Seksi Angkutan Jalan adalah sebagai berikut :

-        Perpanjangan kartu pengawasan izin trayek kendaraan angkutan penumpang umum;

-        Perpanjangan kartu pengawasan Izin Usaha Angkutan (IUA)/ SIPA;

-        Pendapat Teknis/ rekomendasi persetujuan perpanjangan SK izin trayek kendaraan angkutan penumpang umum;

-        Rekomendasi persetujuan pengalihan kepemilikan kendaraan angkutan penumpang umum;

-        Rekomendasi persetujuan pengalihan kepemilikan SK izin trayek kendaraan angkutan penumpang umum;

-        Rekomendasi persetujuan peremajaan/ penggantian unit kendaraan angkutan penumpang umum;

-        Rekomendasi persetujuan mutasi lintasan/ tukar posisi kendaraan angkutan penumpang umum;

-        Rekomendasi persetujuan penetapan status kendaraan umum plat kuning (TNKB warna kuning) untuk kendaraan angkutan barang.

1)  Dasar Hukum :

-        Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor : 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek;

-        Keputusan Menteri Perhubungan KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;

-        Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat II;

-        Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan;

-        Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan pada Bab II mengenai Angkutan Orang dan/atau Barang;

-        Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2)  Sistem Mekanisme & Prosedur :

Alur sistematika dari atas ke bawah

-     Pemohon;

-     Pengajuan;

-     Pelayanan;

-     Persyaratan permohonan pelayanan;

-     Proses;

-     Pengesahan;

-     Penerbitan (Pemberian dokumen layanan ke pemohon);

-     Arsip.

3)      Jangka Waktu Penyelesaian :

-     Kurang lebih 30 menit

4)      Biaya/ Tarif :

-     Izin Trayek Baru :

1.       Mobil Angkutan Penumpang Umum dengan kapasitas tempat duduk sampai dengan 16 (enam belas) orang setiap kendaraan dengan rincian :

a). Angkutan Perkotaan sebesar Rp. 500.000,-

b). Angkutan Perdesaan dan Angkutan Perbatasan Rp. 400.000,-

2.       Mobil Angkutan Penumpang Umum dengan kapasitas tempat duduk 17 (tujuh belas) s/d 28 (dua puluh delapan) orang untuk setiap kendaraan sebesar Rp. 500.000,-

3.       Mobil Angkutan Penumpang Umum dengan kapasitas tempat duduk lebih dari 28 (dua puluh delapan) orang untuk setiap kendaraansebesar Rp. 500.000,-

-      Izin Trayek Perpanjangan :

1.       Mobil Angkutan Penumpang Umum dengan kapasitas tempat duduk sampai dengan 16 (enam belas) orang setiap kendaraan dengan rincian :

a). Angkutan Perkotaan sebesar Rp. 150.000,-

b). Angkutan Perdesaan dan Angkutan Perbatasan Rp. 125.000,-

2.       Mobil Angkutan Penumpang Umum dengan kapasitas tempat duduk 17 (tujuh belas) s/d 28 (dua puluh delapan) orang untuk setiap kendaraan sebesar Rp. 150.000,-

3.       Mobil Angkutan Penumpang Umum dengan kapasitas tempat duduk lebih dari 28 (dua puluh delapan) orang untuk setiap kendaraan sebesar Rp. 175.000,-

-      Setiap perpanjangan Kartu Pengawasan untuk setiap kendaraan ditetapkan retribusinya sebesar 10 % (sepuluh persen) dari ketentuan biaya sebagaimana uraian tarif diatas.

-      Penggantian Kartu Pengawasan karena hilang/ rusak dikenakan biaya sebesar 50 % (lima puluh persen) dari ketentuan sebagaimana uraian tarif diatas.

5)      Produk Layanan :

Dokumen pelayanan angkutan orang dalam trayek dan angkutan barang.

B.        Seksi Pelayanan Pengujian adalah sebagai berikut :

1)      Dasar Hukum Pengujian

-       Undang-undang No. 22 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan

-       PP. 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan

-       PM 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor

-       Perda No.  3 Tahun 2019 Tentang Tarip Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

2)      Jangka Waktu Pelaksanaan

-       Proses Pendaftaran                   3 Menit

-       Pemeriksaan Pengujian             12 Menit

-       Proses hasil Uji                         5 Menit

-       Total Waktu Pelaksanaan          20 Menit

3)      Tarif / Biaya Perda No 3 Tahun 2019

Tarif  Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

4)      Layanan Berupa

-         Kartu Uji dan Stiker Uji

  III.            SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR

1)      Layanan Bidang Transportasi

2)      Proses Penerbitan Rekomendasi ANDALALIN

 3)      Proses Penerbitan Rekomendasi Izin Trayek/ Operasional

4)      Proses Penerbitan Kartu Pengawasan

5)      Proses Penerbitan Rekomendasi Mutasi

6)      Proses Penerbitan Rekomendasi Ganti Plat Nopol

7)      Proses Uji Kir Bagi Kendaraan Wajib Uji

IV.          ALAMAT WEBSITE INSTANSI

-          Dishub.purwakartakab.go.id